Penetrasi Broadband Tumbuhkan Lapangan Kerja Baru

Jatinangor, Kominfo – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, mengatakan broadband atau konektivitas pita lebar merupakan variabel utama dalam pertumbuhan lapangan kerja baru. Ia mencontohkan layanan transportasi online Go-Jek yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan orang, sebagai mitra pengemudi hingga menciptakan layanan baru dalam pengiriman makanan dan juga barang.

“Variabel utamanya adalah broadband, connected atau konektivitas. Begitu ada penetrasi broadband, Go-Jek mengambil alih dengan aplikasi transportasi online. Sekarang berapa juta orang terhubung menjadi driver Go-Jek dan berapa juta orang setiap harinya terhubung dengan (layanan) Go-Jek itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan baru tumbuh,” jelasnya dalam Disksusi Publik “New Cyber Crime Business Model dan Kejahatan melalui Sarana Telekomunikasi” di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Bandung, Senin (25/11/2019).

Lebih lanjut Dirjen Ramli menjelaskan, hasil studi di Amerika menunjukkan investasi broadband yang sangat gencar melahirkan 150 ribu jenis lapangan kerja baru. Pertumbuhan penetrasi broadband 2% pun berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,22%.

“Jadi, kalau 2% broadband-nya naik, maka pengangguran akan turun 0,22%. Sekarang kalau kita bicara angka pengangguran, turun cukup drastis karena banyak yang tadinya tidak jelas pekerjaanya, menjadi driver Grab, Go-Jek, dll. Itu artinya penyerapan yang sangat luar biasa,” jelas Dirjen Ramli.

Dirjen PPI optimistis  jika infrastruktur broadband terus didorong, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital. “Urat nadi nyawa ekonomi digital salah satunya adalah konektivitas. Pertumbuhan Indonesia kan sekarang 5%, tetapi kalau broadband ini kita pacu kemudian kita guyur terus dengan infrastruktur yang positif, maka pertumbuhan ekonomi otomatis akan naik. Yang dulunya UKM itu ada di pelosok di Ciamis, Papua, di NTT, Makassar, sekarang semuanya bisa terkoneksi berkat marketplace. Itu dasarnya broadband,” jelasnya.

Link Berita:PENETRASI BROADBAND

Modus Penipuan Bergeser, Tak Hanya PIN yang Harus Dirahasiakan

Jatinangor, Kominfo – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak paham akan data-data pribadi yang harus dirahasiakan.

“Sekarang orang cenderung seolah-olah yang harus dirahasiakan hanya PIN (personal identification number). Padahal data perbankan dari mulai OTP (one time password), CVV (tiga kode khusus di belakang kartu kredit), hingga nama ibu kandung dan nomor seluler kita pun harus dirahasiakan. Jangan sekali-kali bocorkan ini,” paparnya dalam Disksusi Publik “New Cyber Crime Business Model dan Kejahatan melalui Sarana Telekomunikasi” di Fakultas Hukum Universitas  Padjadjaran, Jatinangor, Bandung, Senin (25/11/2019).

Menurutnya kesadaran menjaga data pribadi ini sangat dibutuhkan, melihat adanya pergeseran dalam modus penipuan saat ini. “Undian berhadiah, jual barang murah, modus peminjaman uang, ini modus-modus lama. Yang baru dan agak lebih trend adalah modus penipuan melalui akun Whatsapp. Misalnya ganti nomor tapi WA masih terpasang pada nomor yang sudah kita tidak pakai. Ketika nomor itu diaktifkan oleh orang lain, orang tersebut menginstall WA, maka otomatis orang seolah-olah memiliki nomor WA yang saudara punya,” jelas Dirjen Ramli.

Modus baru lainnya adalah penipuan dengan nomor telepon yang mirip dengan call center institusi perbankan tertentu. “Misalnya, nomor call centra BCA ini kan 1500 888. Orang tersebut juga membuat nomor yang sama tetapi di depannya +1622. Ada yang  +16 1500 888 kemudian dia akan menghack,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal itu, Dirjen Ramli turut membagikan beberapa tips aman menggunakan media sosial, salah satunya dengan pengaturan privasi dan status pribadi. “Ada pengaturan privacy yang anda harus jaga betul, mengontrol pembaharuan status, memblokir pengguna  tidak diinginkan dan menghapus percakapan dan menduplikasi yang dua langkah,” imbau Dirjen Ramli.

Link Berita:MODUS PENIPUAN

Penyederhanaan ISR akan Dibarengi Penguatan Sanksi Administratif

Penyederhanaan ISR akan Dibarengi Penguatan Sanksi Administratif

Bandung, Kominfo – Presiden menjanjikan akan membuat omnibus law atau penyederhanaan regulasi yang mencakup sejumlah undang- undang. Omnibus law juga akan diterapkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), antara lain terkait penyederhanaan izin spektrum radio (ISR), sekaligus penguatan sanksi administratif.

Demikian diungkapkan Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo Dwi Handoko. Menurut Dwi Handoko, ke depannya, pelanggaran ISR bisa saja akan dikenai sanksi yang lebih besar dari besaran normalnya. Hal tersebut memang belum diputuskan, namun ada baiknya mulai sekarang hal itu diantisipasi.

“Semoga kalau sudah ada omnibus law yang disahkan nanti, tidak ada yang kena sanksi tersebut,” kata saat membuka acara User Group Layanan Spektrum Frekuensi Radio sekaligus Soft Launching Spectrum Data Analytics dan Digital Assistant, di Bandung, Selasa (26/11/2019).

Ia berharap melalui kegiatan user group yang diikuti sejumlah operator telekomunikasi ini dapat dipetakan berbagai permasalahan dan dicarikan solusinya. User group memang bertujuan untukmendorong partisipasi dan kolaborasi pengguna layanan. Sepanjang tahun 2019, telah dilakukan lima kali user group, yakni di Yogyakarta, Cirebon, Batam, Semarang, dan Bandung.

Semantara itu, Pekan Penertiban Frekuensi Nasional 2019 serentak di seluruh wilayah Indonesia digelar pada 28 Oktober hingga 1 November 2019. “Setelah pekan penertiban, banyak yang mendaftar. Ini merupakan kesadaran yang luar biasa dari para operator, sekaligus ini juga membuat kita cukup kewalahan,” kata Dwi mengapresiasi kesadaran para operator yang telah mendaftarkan ISR mereka.

Bila memang masih banyak data yang belum bisa dilengkapi sesuai dengan temuan di lapangan, lanjutnya, harus diperbaiki bersama. Ia mencontohkan beberapa hal yang harus diperbaki antara lain perlunya ada penempelan barcode informasi di BTS agar datanya lebih mudah diakses.

“Saya pernah menjanjikan membuat suatu aplikasi yang memudahkan operator untuk memantau data mereka, kapan harus bayar, ISR dimana saja, itu ada semua dalam satu aplikasi semacam digital asisten,” jelasnya memberi gambaran tentang Spectrum Data Analytics dan Digital Assistant yang diluncurkan hari itu.

Digital Asisstant merupakan dashboard operasional layanan perizinan spektrum frekuensi radio (SFR) untuk mempermudah dalam penangan perizinan SFR dan biaya hak pengguna (BHP) frekuensi radio. “Data-data tidak hanya untuk operasional perizinan, melainkan perlu dianalisa untuk dikolaborasikan dengan data sektor lain,” ujar Direktur Operasi Sumber Daya.

Link Berita:PENYEDERHANAAN ISR

Agar Jelas, Komunikasi Publik Perlu Multiperspektif dan Menyeluruh

Agar Jelas, Komunikasi Publik Perlu Multiperspektif dan Menyeluruh

Surakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengemukakan perlunya informasi yang multiperspektif dan menyeluruh untuk disebarkan kepada masyarakat agar publik mendapatkan informasi yang tepat.

 “Di era post-truth ini, kebenaran menjadi tidak jelas, fakta menjadi tidak jelas. Tugas kami di IKP adalah bagaimana menjelaskan ke publik hal yang seperti itu,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya, di Surakarta, Sabtu (23/11/2019).

Menurut Dirjen IKP, untuk mendapatkan perspektif yang utuh dari suatu permasalahan, diperlukan keterlibatan ahli di bidangnya guna menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif.

“Contohnya saat membahas mengenai kenaikan iuran JKN, maka diperlukan berbagai komponen masyarakat yang ahli di bidangnya agar dapat menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif,” tuturnya.

Dirjen Widodo menambahkan, kehadiran para ahli akan dapat menyempurnakan materi komunikasi mengenai kenaikan iuran JKN.

“Saya berharap kehadiran para ahli dalam FGD ini dapat memberikan catatan maupun masukan dalam materi komunikasi yang baik dalam menjawab persoalan seputar informasi JKN yang beredar,” ungkapnya.

Jangan Buat Masyarakat Bingung

Dosen Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret, Rina Herlina Haryanti mengatakan komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

“Ada tiga faktor yang memengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Jangan sampai membuat masyarakat malah bingung,” jelasnya.

Menurut Rina, sesuai Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ada konten yang perlu menjadi perhatian.

“Konten komunikasi yang disampaikan haruslah mencakup alasan menaikkan iuran JKN, tujuan menaikkan iuran, benefit yang akan diterima oleh masyarakat dengan kenaikan iuran tersebut, serta akibat di masa depan kalau iuran tidak dinaikkan,” ujarnya.

Senada dengan Rina, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret, Prof. Pawito, PhD.  mengatakan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia, strategi pesan komunikasi mengenai JKN dan BPJS Kesehatan perlu mengekspose pesan-pesan yang bersifat wajar akan keuntungan dari keikutsertaan dalam program JKN..

“Berikan sentuhan yang natural, jangan terlalu ideologis, jangan ada nuansa mengancam pada pesan-pesan komunikasi. Selain itu, berikanlah apresiasi terhadap prinsip kesukarelaan dan ketulusan. Terakhir, hindari ekspose yang bersifat mengeluh dan menciptakan suasana takut,” tandasnya.

Kegiatan FGD Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya itu digelar Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

Link Berita:Komunikasi Publik

Menkominfo: Infrastruktur ICT Wujudkan Misi Menuju Negara Digital

Jakarta, Kominfo – Ekosistem digital di Indonesia berkembang cukup baik. Hal tersebut terbukti dengan kehadiran ratusan startup digital yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan, pembangunan infrastruktur digital harus terus berlanjut. Itu dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara digital di dunia.

“Satu kenyataan bahwa dunia ini bergeser dari dunia fisik ke dunia maya, akan juga bergeser dari fisik teritorial negara masuk ke negara digital. Indonesia dalam hal ini, tentu suatu keniscayaan untuk harus mempunyai visi masa depannya yang bergeser menjadi negara digital,” kata Menteri Johnny dalam Program Economic Challenge di Jakarta, Rabu (20/11/2019). 

Saat ini, Kementerian Kominfo menyiapkan infrastruktur digital Palapa Ring. Saat ini, kata Menteri Johnny, Palapa Ring yang telah dibangun juga didukung dengan hadirnya Base Transceiver Station (BTS), khususnya di daerah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan)

“Selama ini sudah diketahui oleh publik infrastruktur yang sudah dibangun yang disebut dengan backbone Palapa Ring. Palapa Ring adalah gelar fiber optik di darat dan di laut. Kemudian, masih ada blank spot di wilayah 3T yang perlu dibangun, yakni BTS dari darat ke udara,” jelas Menteri Johnny.

Tidak hanya Palapa Ring dan BTS, Menteri Kominfo memaparkan bahwa pemerintah juga menyiapkan satelit atau yang disebut ‘tol langit’ yang dihubungkan dari udara ke darat. 

“Nah, ini semuanya kalau dibangun maka tersedialah infrastruktur digital yang merata secara nasional. Kalau itu semuanya dibangun, maka kita semuanya mempunyai kecepatan internet sampai 10MB per second,” tuturnya. 

Bahkan, menurut Menteri Kominfo, Indonesia justru membutuhkan tiga satelit tambahan. “Kalau kita mau menjadi negara digital, maka setidaknya kita membutuhkan tiga satelit lagi tambahan, delapan ribu lagi fiber optik untuk menjangkau wilayah 3T. Kalau itu dapat dilaksanakan sampai tahun 2035, maka saat itu kecepatan internet Indonesia sampai dengan 30MB per second,” pungkasnya.**

LINK BERITA

INFRASTRUKTUR ICT

Pajak Platform Digital Bisa Bangun Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Asah Digital Facebook Indonesia di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Rabu (20/11/2019). – (AYH)

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan platform digital yang beroperasi di Indonesia harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Salah satunya dengan membayar pajak digital. 

Platform digital seperti Facebook, WhatsApp dan Netflix yang beroperasi di Indonesia, punya andil bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Oleh karena itu, Menteri Johnny minta setiap platform untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. 

“Kita harapkan, mari kita diskusikan sama-sama sehingga antar kewajiban dan hak-hak mereka atau bisnis mereka yang berkembang itu bisa berjalan secara baik,” kata Menteri Kominfo Johnny di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Lebih lanjut, Menteri Johnny menegaskan pemerintah ingin industri digital berkembang di Indonesia. Menurutnya, manfaat industri digital tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga untuk penghasilan negara yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur digital dengan lebih baik lagi ke depan. 

“Kita ingin supaya industrinya bertumbuh dengan besar, masyarakat mendapat manfaatnya yang banyak, tapi negara juga bisa mempunyai penghasilan yang menjadi hak negara dengan tepat, sehingga bisa membangun infrastruktur lainnya yang menjadi tugas negara,” imbuhnya.

Disamping itu, Menteri Kominfo berharap dengan ketersediaan infrastruktur digital dan regulasi yang memadai akan dapat mendorong  alokasi frekuensi yang efisien dan ekonomis. Secara otomatis, hal itu akan dapat memacu industri di bidang platform aplikasi market place bertumbuh dengan baik pula.

“Kalau pajak tidak dibayar, tidak ada penerimaan negara, bagaimana mau ekspansi membangun infrastruktur digital. Kan kita perlu itu,” tegas Menteri Johnny.

Menteri Kominfo menilai kesadaran hak dan kewajiban dari platform digital sudah mulai terbentuk, termasuk pengendalian konten-konten positif kepada masyarakat. 

“Saya lihat Facebook dan WhatsApp juga sudah melihat kondisi di Indonesia terkait dengan konten, misalnya untuk pengendalian konten itu digunakan dengan baik,” tuturnya. **

LINK BERITA

PAJAK PLATFORM DIGITAL

Menkominfo Tegaskan Kaitan Penting Pelindungan Data dan Big Data

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Peluncuran Program Edukasi Google bernama “Bangkit” di Jakarta, Rabu (20/11/2019). – (AYH)

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan perlindungan data amat penting bagi sebuah bangsa. Tak hanya menyangkut sisi keamanan dan ekonomi, melainkan banyak aspek. Menteri Johnny mengungkapkan bahwa melindungi informasi masyarakat, erat kaitannya dengan komitmen mewujudkan kedaulatan data di tengah dinamika teknologi saat ini.

“Data itu tidak saja nilai ekonomi yang begitu tinggi, tapi yang penting juga yang terkait dengan kedaulatan suatu bangsa,” kata Menteri Johnny di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Menteri Kominfo, melalui big data dan artificial intelegence, setiap hal yang berkaitan dengan data bisa dianalisa. Oleh sebab itu, Indonesia dalam menghadapi dunia digital perlu menyiapkan semua itu.

“Bangsa yang nanti maju di dunia digital, tentu yang harus mempunyai akses dan memiliki data yang kuat dan artificial intelligence yang memadai,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Menteri Johnny menegaskan, guna melindungi kedaulatan data, perlu sebuah regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan data. Terkait hal itu, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Roadmap yang pasti dalam kedaulatan data itu dengan menghasilkan data center yang memadai di Indonesia, dan mempunyai reseach-reseach spesifik yang bisa menghasilkan melalui artificial intelligent-nya, menterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan, baik kebijakan pemerintah maupun kebijakan korporat, itu yang perlu kita lakukan bersama-sama,” jelasnya. **

LINK BERITA

PERLINDUNGAN DATA

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital, Kominfo Kolaborasikan Tiga Pilar Ekosistem

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan berbagai langkah konstruktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dalam bidang e-commerce, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo mengolaborasikan tiga pilar eksositem yaitu industri telekomunikasi, pelaku e-commerce, dan industri pos dan logistik.

“Hal pertama yang menjadi perhatian kami adalah industri telekomunikasi yang merupakan pendukung utama digital sebab hanya dengan jaringan dan quality of service (QoS) yang baik di bidang telekomunikasi maka seluruh transaksi dapat dilakukan secara online,” ujar Dirjen PPI Ahmad M. Ramli dalam Konvensi Nasional Pos dan Informatika di Crown Plaza, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dalam acara bertema Kolaborasi Pemerintah dan Industri dalam Mendukung Ekonomi Digital itu, Dirjen Ramli menuturkan Ditjen PPI memiliki tugas untuk menjaga QoS layanan jasa telekomunikasi. “Dan mendukung operator telekomunikasi untuk terus meningkatkan komitmen pembangunan. Komitmen pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan di kota-kota besar dengan penduduk padat, akan tetapi di wilayah lainnya,” jelasnya.

Menurut Ramli, pelaku e-commerce juga memegang peran penting dalam menghubungkan sesuatu yang sebelumnya belum terhubung. “Seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bisa menjual produknya dengan cara berintegrasi dengan marketplace,” tambahnya.

Adapun variabel terakhir yang menjadi perhatian adalah industri pos dan logistik. Menurut Dirjen PPI, meskipun seluruh proses dilakukan secara online tetapi barang sebagai objek transaksi tetap harus hadir secara fisik kepada konsumen.

“Dengan demikian, kolaborasi ketiga pilar tersebut menjadi bagian penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi digital dan bergerak serta naiknya ekonomi masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan peran yang semakin besar dari UMKM,” ungkap Ramli.

Dirjen PPI juga menegaskan, saat ini Kementerian Kominfo telah melakukan reformasi regulasi dengan simplifikasi regulasi baik aspek jumlah maupun tahapan dan proses perizinan.

“Langkah yang baru saja kami lakukan adalah menginisiasi pemangkasan 16 peraturan menteri dengan menggantinya menjadi hanya satu peraturan menteri di bidang jasa telekomunikasi. Kami juga telah melakukan simplifikasi izin dari 12 jenis menjadi hanya 1 jenis izin,” pungkas Ramli. (MP)

LINK BERITA

KOLABORASI TIGA PILAR EKOSISTEM

Menkominfo: RUU PDP, Roadmap Indonesia Menuju Kedaulatan Data

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai roadmap pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan data. Menurutnya suka atau tidak suka, Indonesia harus bermigrasi dari dunia fisik ke dunia digital. 

“Salah satu aspek krusial yang mesti menjadi perhatian adalah ihwal pentingnya perlindungan data,” kata Johnny dalam acara peluncuran BANGKIT Google for Indonesia 2019 di Jakarta, Kamis (20/11/2019). 

Dalam menghadapi era digital, menurut Menteri Johnny, RUU PDP nantinya punya peranan amat penting. Terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. 

“Kita punya roadmap untuk menghasilkan Indonesia mempunyai kedaulatan data, kita akan menyiapkan UU yang sudah diproses cukup lama ini untuk bisa segera disahjan, yaitu RUU PDP. Kami harap bisa jadi bagian dari roadmap kita menuju kedaulatan data Indonesia,” ujar Menteri Kominfo. 

Selain roadmap kedaulatan data Indonesia, Menteri Johnny juga menuturkan bahwa, kedaulatan data juga perlu diwujudkan melalui data center.  “Data center-nya harus berada di dalam wilayah kedaulatan Indonesia juga yang terintegrasi di dalam negeri. Detailnya, tentu nanti akan dibicarakan,” imbuhnya.  

“Tentu kita harapkan tidak saja datanya pemerintah yang terlindungi, tapi data-data lainnya juga, melalui kerja sama dan pemahaman yang sama melalui industri atau mitra-mitra pemerintah untuk menghadirkan datanya di Indonesia,” tambahnya **

LINK BERITA

RUU PDP

Ini Cara Hindari Penipuan Lewat Platform Digital

Jakarta, Kominfo – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, mengingatkan agar masyarakat menghindari penipuan melalui platform digital. 

Data pribadi masyarakat, menurut Niken, rentan menjadi korban penipuan. Belum lagi, masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi rendah justru menjadi korban penipuan, karena mengirimkan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal. 

“Tak sedikit masyarakat yang mungkin secara ekonomi terbatas, tetapi justru uangnya hilang karena penipuan,” kata Niken di Kominfo, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Lanjut Niken, data pribadi merupakan aset yang begitu penting untuk dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Niken menegaskan kalau pentingnya perlindungan data pribadi, juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo.

“Bapak presiden beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, data itu adalah merupakan sumber daya baru di Indonesia, ataupun juga di dunia. Karena itu, lebih baik data dan informasi ini untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang positif,” jelasnya. 

Niken mengajak masyarakat masyarakat ikut memberikan edukasi pentingnya perlindungan data pribadi. “Jadi kita harus aware, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi kita membantu masyarakat untuk melindungi data pribadi kita,” imbuhnya 

Kementerian Kominfo, kata Niken, saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia berharap, pembahasan RUU PDP segera diselesaikan bersama Komisi I DPR RI dalam waktu dekat. **

LINK BERITA

CARA HINDARI PENIPUAN LEWAT PLATFORM DIGITAL