Tsukuba, Kominfo – Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Ekonomi, Buruh dan Kebijakan Sosial Italia, Luigi Di Maio menyatakan akan mengembangkan inkubator startup digital di Indonesia. 

Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di sela Forum Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang, Minggu (09/06/2019).

“Italia baru saja me-launched Startup Exchanged Program, dimana startup-startup mereka di ditempatkan di Incubator2 G20 countries, selanjutnya mereka mau kembangkan dengan Indonesia juga,” tutur Menteri Rudiantara usai pertemuan. 

Menurut Menteri Kominfo, pihaknya menyambut baik inisiatif itu karena bisa mendorong pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Bahkan menurut Rudiantara Italia akan meluncurkan Program Promosi Teknologi di Indonesia.

“Italia juga akan me-launch program Promoting Italy in Technology di Indonesia, dan meminta bantuan untuk dalam mencari lokasi yg crowded dan banyak orang lalu lalang,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Menteri Rudiantara juga mengundang Italia sebagai penasehat dalam inisiatif IDEA Hub. “Indonesia mengundang Italia untu menjadi Board of Advisor G20 IDEA Hub Organizing Body,” jelasnya.

IDEA Hub (Inclusive Digital Economy Accelerator Hubmerupakan inisiatif Indonesia dalam bentuk platform repository digital yang berisi beragam informasi serta pengetahuan tentang model bisnis ekonomi digital. Repository itu diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah, wiraswasta, UMKM, maupun kelompok masyarakat kelas bawah sehingga meminimalisasi angka kesenjangan sosial dan ekonomi. 

Pertemuan bilateral itu berlangsung di sela Forum Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20. Dalam pertemuan itu, Menteri Kominfo didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Digital, Lis Sutjiati dan Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ikhsan Baidirus. 

Italia Akan Kembangkan Inkubator Startup di Indonesia

Ketua Dewan Pers, M. Nuh dalam Acara Pisah Sambut Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 di hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Jakarta, Kominfo – Di tengah dinamika pasca Pemilihan Umum Serentak 2019, para insan pers diharapkan kehadirannya untuk memberikan pemberitaan yang dapat menyatukan Indonesia. Apalagi maraknya penyebaran hoaks.

Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022 Mohammad Nuh mengatakan, peran media yang utama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kalau media tidak mendidik masyarakat secara keseluruhan, maka nanti dengan jaman sekarang, tidak bisa masyarakat melakukan save sensoring atau save filtering,” kata M Nuh dalam Acara Pisah Sambut Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 di hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Menurut Nuh, dengan tingkat edukasi yang baik, masyarakat secara otomatis melalui dirinya sendiri, bisa melakukan filtering. Tetapi, dengan edukasi saja tidak cukup. Media menurut mantan Mendikbud  mempunyai fungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

“Tetapi itu saja tidak cukup, media harus mempunyai fungsi yang kedua, yaitu melakukan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Dari pemberdayaan itulah, maka fungsi yang ketiga yaitu pencerahan, maka akan tambah jelas mana yang salah dan mana yang benar,” jelasnya

Ketiga fungsi media itu pun juga tidak cukup, M. Nuh menambahkan, fungsi media juga harus menjadi pendingin. Begitupun sebaliknya, jangan jadi pemanas dalam arti memans-manasi situasi nasional.

Acara pisah sambut pengurus Dewan Pers tersebut, turut dihadiri Menkominfo Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan perwakilan beberapa organisasi wartawan. **

MEDIA HARUS EDUKATIF

Jakarta, Kominfo – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Saat ini, Pemerintah dan DPR RI terus mematangkan RUU PDP.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan ihwal pentingnya UU PDP bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Seminar Menumbuhkan Keasadaran Perlindungan Data Pribadi: Kebutuhan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (21/05/2019)..

“Mengapa kita harus mempunyai UU PDP? Mengapa kita harus mengatur, meregulasi data? Secara taktis sebetulnya, karena data sekarang harus dipertukarkan, kalau data tidak dipertukarkan, kita mungkin tidak perlu membuat UU PDP,” kata Menteri Rudiantara.

Menteri Kominfo mencontohkan, di bidang industri telekomunikasi yang selama ini dipegang oleh operator dan pelanggannya, hanya dua pihak tersebut yang berkepentingan terhadap data. 

“Misalnya, call data record saya dipegang oleh operator maupun saya sendiri,” jelasnya. 

Selain sektor telekomunikasi, Menteri Rudiantara juga mencontohkan di sektor kesehatan. Ketika seseorang mempunyai suatu penyakit, dan ditangani oleh dokter spesialis A, tapi ternyata si pasien tersebut ada komplikasi, maka dia membutuhkan spesialis B. 

“Kalau tidak diatur bahwa data itu boleh dipertukarkan, dipindahkan kepada spesialis, konsekuensinya adalah orang tersebut tidak bisa di-address masalah kesehatan, itu contoh kecil,” ungkap dia. 

Keberadaan payung aturan yang melindungi pertukaran data, menurut Rudiantara akan mempermudah proses penanganan kesehatan. 

“Praktiknya sih, orang yang bersangkutan menyerahkan datanya, tapi kita tidak perlu lagi melalui proses yang begitu, proses otomatis bahwa data tersebut boleh dipertukarkan,” tambahnya.

Lebih lanjut Menteri Rudiantara menyebut secara konsep awalnya data tersebut sebenarnya boleh dipindahkan. Dengan catatan mendapat persetujuan atau seizin dari orang yang mempunyai data tersebut. 

“Nah, kalau itu yang terjadi, bayangkan, karena kita harus mempertukarkan data. Tadi baru sektor kesehatan, belum sektor perdagangan, e-commerce dan lain sebagainya. Berapa konsen yang kita butuhkan,” kata Menteri Rudiantara.

Saat ini, kata Menteri Rudiantara, Pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi terkait UU PDP. Dirinya berharap proses rancangannya tidak membutuhkan waktu yang lama agar segera disahkan oleh DPR.

RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Belum selesai pemblokiran situs media sosial paling populer sejagad, Facebook oleh pemerintah, sebagai antisipasi penyebaran informasi hoaks, kini kembali kita dikejutkan lagi dengan pemblokiran Whatsapp. Dua jaringan komunikasi yang paling populer di Indonesia ini, mengakibatkan matinya komunikasi dan akses informasi milenial saat ini.

Pembatasan media sosial dan layanan perpesanan seperti WhatsApp dan lainnya ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi hoax yang tak terkendali agar negeri ini tetap aman tak hanya dengan aparat keamanan yang akan diperketat tapi juga perlu peran masyarakat. Ketika masyarakat tidak termakan hoaks dan rasional, ini sudah membantu keamanan negeri ini.

Meskipun Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap, namun mengindikasikan ketergantungan masyarakat Indonesia umumnya dan Ngada pada khususnya akan informasi yang bena-benar resmi. Pemblokiran media sosial juga mengajak kita untuk banyak belajar peristiwa serupa dan berupaya bagaimana melakukan antisipasi jika layanan informasi menggunakan satelit diblokir atau rusak karena adanya kejadian bencana atau kejadian darurat lainnya.

Pada bagian lain, yang tak kalah pentingnya untuk dilakukan dalam suasana urgen/genting seperti itulah maka kemudahan konektivitas, koordinasi antar elemen terkait sangat dibutuhkan, termasuk layanan informasi faktual terkini guna memberikan kepastian suasana, meredam rasa panik warga sehingga memperlancar langkah-langkah pertolongan darurat hingga penanganan pasca-bencana. 

Perlu dipahami bahwa saat ini dengan dibatasinya akses media sosial dan aplikasi hanya medium radio satu-satunya sarana komunikasi yang masih bisa difungsikan. Sarana komunikasi lain yang lebih modern pun hampir semuanya non-aktif mengingat intensifnya kegiatan pemblokiran oleh pemerintah.

Radio LPPL RSPD Ngada, patut dibanggakan keberadaannya. Stasiun radio siaran ini yang masih bertahan dan terus mengudara di tengah sepi/sunyinya arus informasi. Terutama dalam siaran-siarannya yang tak henti menyiarkan berita terkini dengan menempatkan reporternya di berbagai lokasi.

Isu dan “kabar bohong” ataupun berita hoaks tentang segala sesuatu nantinya dapat diredam. Satu-satunya informasi resmi hanya berasal dari siaran radio. Informasi dan berita radio benar – benar dapat dipertanggungjawabkan sumber berita dan informasinya.

Berangkat dari catatan peristiwa di atas, maka dalam suasana urgen/mendesak seperti terjadinya bencana alam atau bencana lain sangat dibutuhkan informasi yang dapat memperlancar pertolongan dan penanganan lebih lanjut. Hingga saat ini, satu-satunya alat komunikasi untuk menyebarkan dan berbagi informasi tercepat, efisien, mampu menjangkau area/lokasi darurat bencana hanyalah medium radio. Kehadiran radio sebagai sarana komunikasi punya kelebihan bisa menyampaikan informasi terkini kepada khalayak luas. Walaupun medium ini termasuk kategori sebagai media konvensional atau sebagai media tradisional, tetapi dilihat dari fungsinya sebagai sarana komunikasi sampai saat ini masih punya sisi kelebihan dibanding media lainnya. Dalam perkataan lain, radio masih dibutuhkan terutama ketika terjadi pemblokiran jaringan akses internet maupun keadaan darurat lainnya.

(DariBerbagaiSumber/ByJack)

Akses Internet

Semua perangkat komputer baik itu Personal Computer baik yang ada  di rumah, di kantor, di warnet dan perangkat Laptop maupun HP yang digunakan untuk mengakses jaringan internet selalu terkoneksi pada router. Router terkoneksi pada ISP(Internet Service Provider)

Internet Service Provider

ISP menghubungkan user dengan global network, seperti facebook, youtube, instagram, website

ISP inilah yang mengatur akses data dari pengguna ke aplikasi atau website. ISP membuat program blacklist untuk memblokir semua request ke domain tsb. Program ini bisa diatur sedemikian rupa seperti bisa mengirim teks namun gambar tidak.

VPN

VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network yang berfubgsi sebagai jembatan dari jaringan internet yang kita akses ke jaringan server(ISP) milik orang lain yang tidak terikat dengan negara kita.

Cara kerjanya

Misalkan kita mengakses facebook melalui ISP sesuai dengan provider yang sama. Namun jaringan akses data kita dibelokkan ke aplikasi VPN lain. Request kita dikirim ke server VPN baru masuk ke FB.

Resikonya Ketika kita memakai VPN gratis, kita tidak tahu apa yang server vpn lakukan terhadap jaringan kita. Bisa saja mereka menyalin aktivitas dan data kita karena mereka tidak memiliki syarat dan ketentuan yang pasti. Setiap data dan informasi yang telah disalin atau dicuri tanpa sepengetahuan kita bisa saja digunakan untuk berbagai kejahatan dunia maya seperti pembobolan rekening bank, pemalsuan identitas, penipuan, pemerasan dan lain lain.

Akhir-akhir ini banyak pengguna smartphone marak menggunakan VPN gratis yang tersedia di PlayStore agar tetap terkoneksi dengan media sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram, dll). Namun demikian, VPN gratis tersebut dapat memiliki sejumlah resiko, seperti:
1. Pencurian data pribadi
2. Penyebaran Malware (aplikasi yang bersifat merusak sistem)
3. Risiko perekaman aktivitas atau data pengguna oleh pihak yang tidak berkepentingan
4. Serangan Adware (iklan yang mengganggu)

(DariBerbagaiSumber/ByJackNuwaFeto)


Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Yuliandre Darwis. – (kpi.go.id)

Jakarta, Kominfo – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan tayangan bermuatan kekerasaan dalam liputan unjuk rasa terkait penetapan hasil pemilu  2019, atau yang dapat mengarah pada tindakan provokatif. Dalam penyampaian berita, Lembaga Penyiaran harus senantiasa berpedoman berpedoman pada P3SPS yaitu; akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertetangkan SARA, serta tidak membuat berita bohong.

Hal itu ditegaskan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, di Kantor KPI Pusat, Rabu (22/5/2019). Permintaan itu telah disampaikan KPI secara langsung kepada seluruh pemimpin redaksi pemberitaan di lembaga penyiaran.

Menurut Yuliandre, situasi yang terjadi saat ini harus disikapi lembaga penyiaran dengan menyiarkan informasi yang positif dan menyejukan. Lembaga penyiaran memiliki tanggunjawab menjaga keutuhan bangsa dan menjaga rasa aman masyarakat dengan pemberitaan yang proposional. 

“Pemberitaan tentang unjuk rasa diharapkan tidak difokuskan pada konflik yang terjadi di lapangan dan menimbulkan persepsi heroik, karena penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa merupakan hak warga negara tetapi harus tetap berada pada koridor UU dan tidak menimbulkan gangguan pada warga negara lainnya,” kata Ketua KPI Pusat.

KPI juga meminta Lembaga Penyiaran untuk menginformasikan berita yang mengarah pada kondisi pemulihan konflik dan mengedepankan nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Porsi pemberitaan diharapkan lebih pada penyampaian informasi dengan narasumber dari pihak keamanan dan tokoh – tokoh dengan imbauan yang menyejukkan dan konstruktif.

Dalam kesempatan itu, KPI memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran yang telah menjalankan fungsi kontrol sekaligus perekat sosial melalui penyampaian informasi yang kredibel sebagai penyeimbang informasi yang beredar melalui sosial media, baik dalam bentuk live broadcast, video yang direkam dengan mempergunakan gadget, maupun deskrispi narasi yang cenderung tendensius.

LEMBAGA PENYIARAN

Siaran Pers No. 105/HM/KOMINFO/05/2019

Rabu, 22 Mei 2019 Pukul 12.00 WIB

Tentang

Imbauan Tak Sebar Konten Aksi Kekerasan dan Ujaran Kebencian 

  1. Menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu, 22 Mei 2019, berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun.
  2. Imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat.
  3. Kementerian Kominfo  mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapapun.
  4. Konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  5. Kementerian Kominfo terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif.
  6. Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta. 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Jakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan meminta pemerintah daerah tidak terbebani dalam menyiapkan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menerapkan smart city (kota pintar) di daerahnya.

“Teknologi adalah enabler jadi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan atau membangun smart city,” kata Semuel dalam acara Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (15/05/2019).

Dirjen Semuel menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan segera menyiapkan satu fasilitas penyimpanan data-data strategis dan aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum untuk membantu daerah dalam membangun smart city. “Pemerintah pusat akan menyediakan masterplan pembangunan smart city untuk pemerintah daerah,” tambahnya.

Dalam acara yang diikuti perwakilan pemerintahd daerah itu, Dirjen Aptika menjelaskan kontribusi Kementerian Kominfo yang menyediakan berbagai infrastruktur untuk membantu pemerintah daerah di wilayah 3T agar mendapatkan akses internet yang baik melalui Palapa Ring. “Palapa ring adalah suatu proyek pemerintah yang mana menyambungkan semua kota dan kabupaten dengan fiber optik. Sementara untuk pulau-pulau yang terpencil, pihaknya akan meluncurkan satelit pada tahun 2022,” jelasnya.

Dirjen Aptika Semuel mengharapkan pemerintah daerah memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan mendorong masyarakatnya untuk lebih maju demi mewujudkan smart city. “Syarat pertama adalah kemauan kita untuk berubah dan kita harusnya jadi leading dan kita harusnya leadingnya ini kita jadi tut wuri handayani benar-benar mendorong masyarakat juga berubah,” ujarnya.

Menurut DIrjen Aptika, hal terpenting dalam membangun smart city adalah mengubah pola pikir. “Mindset adalah yang pertama bahwa kita ingin merubah cara kita melayani masyarakat, cara kita memerintah.  Pembenahan sistem perizinan di daerah.

“Proses-proses yg bertele-tele itu harus dihapuskan,” katanya seraya menambahkan agar pemerintah daerah memperbaikan proses bisnis.

DIrjen Semuel juga meminta pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang terbuka agar berbagai data mudah diakses oleh masyarakat.

Acara Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Airin Rachmi Diany. Selain itu, hadir pula jajaran pimpinan Kompas Gramedia, serta dihadiri perwakilan kabupaten dan kota serta provinsi dari seluruh Indonesia. Acara ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai vendor teknologi seperti Indosat Ooredoo, Lintasarta, dan SAP.

NewsSource:

Bajawa (Ngada) – Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMP  yang akan digelar pada tahun 2020 mendatang, Dinas pendidikan Kabupaten Ngada telah menyalurkan perangkat TIK kepada 16 SMP yang berada di Kabupaten Ngada.

Enam belas SMP yang menerima bantuan peralatan komputer terdiri dari 3 SMP di Kecamatan Bajawa (SMPN 1 Bajawa, SMPN 6 Bajawa, SMPK Regina Pacis); 6 SMP di Kecamatan Golewa (SMPN 1 Golewa, SMPN 3 Golewa, SMPN 5 Golewa, SMPK Kartini Mataloko, SMP Seminari Mataloko, SMP Supra Mataloko); 2 SMP di Kecamatan Soa( SMPN Satap 1 Soa, SMP Slamet Riyadi Soa);1 SMP di Kecamatan Wolomeze (SMPN 1 Soa), serta 1 SMP di Kecamatan Riung Barat (SMPN 2 Riung)

Bantuan sarana komputer berupa 1 Unit server memiliki spesifikasi sebagai berikut: PC /Desktop, Processor Intel Core i5-7400, RAM 8 GB, Harddisk 1 TB, Operating System: Windows 10 Pro Academic yang dikhususkan untuk pendidikan.

PC Client berupa PC All In One yang memiliki spesifikasi antara lain : PC All In One, Processor Intel Celeron J3455, RAM 4 GB, Hardisk 500 GB, Operating System: Windows 10 Pro Academic yang dikhususkan untuk pendidikan.

Sedangkan peralatan untuk mengakses Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN) berupa: Switch dengan jumlah 24 port.

Untuk mengakses Jaringan Nirkabel, bantuan yang diterima SMP berupa Router

Sedangkan Bantuan peralatan Headset sebanyak 19 buah, dimaksudkan sebagai kelengkapanuntuk ujian listening.

Bantuan peralatan TIK  ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong peningkatan mutu kualitas pembelajaran setiap sekolah. Selain itu, untuk mempersiapkan ujian sekolah di tahun mendatang,  pasalnya Kabupaten Ngada meraih predikat pertama sebagai daerah dengan persentase peserta Ujian nasional tingkat SMP terbanyak untuk regional Nusa Tenggara Timur. [/byJackNuwaFeto]

Mataloko – Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMP  yang akan digelar pada tahun 2020 mendatang, SMPN Golewa Selatan mendapat tambahan perangkat bantuan.

Salah satu perangkat baru yang telah diterima oleh SMPN 1 Golewa berupa Komputer All In One dengan merek Lenovo AIO 310-20IAP dengan spesifikasi yaitu Intel Celeron J3455, RAM 4 GB dan HDD 500 GB. Perangkat Komputer ini menggunakan Windows 10 Pro Academic yang dikhususkan untuk pendidikan.

SMPN 1 Golewa semakin siap menghadapi UNBK setelah mendapatkan pengadaan komputer tambahan dan server yang dialokasikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada melalui Bidang  Anggaran yang diterima dari Dinas Pendidikan tersebut dialokasikan untuk satu server yang telah disiapkan dalam pelaksanaan UNBK. Dan juga 18 perangkat komputer tambahan.